batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara tidak boleh dilakukan sembarangan. Tindakan tersebut hanya diperbolehkan jika memiliki kepentingan dalam proses penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Dudung saat menanggapi kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara lainnya, Senin (9/11).
”Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi (penyadapan) kepada kepala negara,” kata Dudung kepada awak media.
Dudung mengaku belum mengetahui secara terperinci siapa saja pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Menurutnya, penanganan perkara tersebut sepenuhnya berada di tangan Polri.
Sementara koordinasi penanganan kasus berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Meski demikian, berdasarkan informasi yang berkembang, Dudung menyebut jumlah pihak yang diduga disadap mencapai sekitar 6.000 orang.
”Kan ada disampaikan 6.000 yang disadap. Ya, termasuk kita semuanya ada (di lingkungan Kemenko Polkam),” imbuhnya.
Dudung memastikan Kemenko Polkam belum mengambil langkah lanjutan terkait perkara tersebut. Aktivitas kementerian tetap berjalan normal dan situasi keamanan nasional dipastikan kondusif.
Dia meminta proses hukum yang ditangani Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri terus dikawal agar berjalan sesuai aturan.
”Kita ikuti sesuai hukum yang berlaku,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.
Dalam perkembangan perkara ini, Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Berdasarkan informasi dalam bahan berita, tiga tersangka selain Slamet Uliandi telah ditahan penyidik Bareskrim Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Kasus dugaan penyadapan ini menjadi sorotan karena menyangkut komunikasi Presiden serta sejumlah pejabat negara. Proses penanganan hukumnya kini menjadi perhatian publik.(*)
Editor : Cipi Ckandina