Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Iran Pertimbangkan Keluar dari NPT, Parlemen Siapkan RUU

J
Penulis: JawaPos❯

 


Advertisement

Kekhawatiran seputar program nuklir Iran telah meningkat setelah pengumuman Energi Atom internasional PBB minggu lalu. (Organisasi Energi Atom Iran melalui AP, File)
Kekhawatiran seputar program nuklir Iran telah meningkat setelah pengumuman Energi Atom internasional PBB minggu lalu. (Organisasi Energi Atom Iran melalui AP, File)

batampos - Iran tengah mempertimbangkan langkah untuk keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzad, Senin (28/9), mengatakan rancangan undang-undang (RUU) terkait rencana tersebut sedang dalam pembahasan mendesak di parlemen.

"Rancangan undang-undang untuk keluar dari NPT saat ini sedang ditinjau secara mendesak dan akan dibahas pada hari yang sama saat dokumen tersebut diterima secara resmi. Namun, parlemen juga akan mempertimbangkan implikasi internasionalnya," kata Nikzad, seperti dikutip kantor berita Fars dan dilansir Antara, Selasa (29/9).

Advertisement

Sebelumnya, pada 13 September, anggota presidium parlemen Iran, Abbas Goudarzi, juga menyatakan bahwa keluar dari NPT merupakan salah satu langkah yang dapat diwujudkan Iran.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa Teheran tidak memandang senjata nuklir sebagai faktor keamanan dan menolaknya.

Mendiang pemimpin Iran, Ali Khamenei, sebelumnya telah mengeluarkan larangan keagamaan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir.

Advertisement

Namun, penerusnya, Mojtaba Khamenei, belum memberikan pernyataan mengenai isu tersebut maupun mengeluarkan larangan serupa. (*)

Advertisement
Editor : Cipi Ckandina

Artikel Terkait

DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna. Rancangan aturan ini memuat 10 poin, termasuk perlindungan HAM.

RUU Perkoperasian Ditarget Rampung Tahun Ini

RUU Perkoperasian Ditarget Rampung Tahun Ini

Kemenkop menyebut pembahasan RUU Perkoperasian mencapai 80 persen. Pemerintah menargetkan regulasi tersebut rampung pada 2026.

SPI Ingatkan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Kriminalisasi

SPI Ingatkan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Kriminalisasi

SPI mengingatkan DPR agar RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan untuk kriminalisasi. Advokat diminta ikut mengawal pembahasan regulasi te

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer