batampos - Singapura semakin memperketat pengawasan di pintu masuk negaranya.
Sepanjang 2025, puluhan ribu warga negara asing (WNA) dilaporkan gagal melewati pemeriksaan imigrasi dan harus diputar balik.
Data resmi menunjukkan total 45.700 pelancong asing ditolak masuk sepanjang tahun 2025.
"Angka meningkat sekitar 38,3% dibandingkan 33.100 orang di 2024," tulis laporan tahunan statistik ICA 2025, dikutip dari CNA, Selasa (24/2).
ICA menyatakan bahwa pelancong yang ditolak masuk umumnya dianggap berisiko terhadap imigrasi atau keamanan.
Asalan utama penolakan masuk antara lain:
- Potensi tinggal lebih lama dari izin kunjungan (overstay).
- Kemungkinan bekerja secara ilegal di Singapura
- Potensi tindakan kriminal atau risiko keamanan lain.
Proses pemeriksaan yang lebih ketat termasuk penggunaan analitik data lanjutan, sistem penapisan pra kedatangan, dan profiling risiko membantu otoritas mendeteksi pelancong berisiko tinggi lebih dini.
Peningkatan penolakan turut didukung oleh beberapa kebijakan dan teknologi baru. Singapura memperkuat pemeriksaan melalui Integrated Targeting Centre (ITC).
Pusat yang menggunakan data awal kedatangan, analitik data, dan profiling berisiko tinggi.
Dengan ini sudah banyak pelancong teridentifikasi untuk pemeriksaan lanjutan dan akhirnya ditolak.
Sistem pemeriksaan paspor yang lebih canggih seperti passport free clearance dan biometrik multimodal untuk mendeteksi identitas ganda atau upaya impersonasi.
Langkah tersebut membantu petugas fokus pada profiling keamanan daripada sekadar tugas manual.
Mulai 30 januari 2026, ICA menerapkan kebijakan no-boarding yang mewajibkan maskapai mencegah penumpang yang tidak memenuhi persyaratan naik ke pesawat menuju Singapura.
Ini berarti pengunjung yang berisiko bisa dihentikan sebelum berangkat.
ICA menyebutkan kebijakan baru dan teknologi pemeriksaan tidak hanya memperkuat keamanan perbatasan, tetapi membantu mengarahkan sumber daya petugas ke pemeriksaan yang lebih bernilai tambah.
Penolakan masuk terhadap WNA di Singapura meningkat tajam sepanjang 2025. Sebagian karena pengetatan prosedur keamanan dan pemeriksaan berbasis data yang lebih canggih.(*)
Editor : Juliana Belence