batampos – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Ia menilai anggaran negara seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dibandingkan terbuang akibat praktik korupsi.
“Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Prabowo dalam wawancara yang keterangannya diterima, Minggu.
Menurut Prabowo, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia mengaku kerap melihat langsung kondisi anak-anak di daerah yang mengalami stunting, yang memperkuat keyakinannya untuk terus menjalankan program tersebut.
“Umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar,” katanya.
Serap Jutaan Tenaga Kerja
Selain berdampak secara sosial, Prabowo menyebut program MBG juga memiliki efek ekonomi yang signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 30 ribu dapur operasional di seluruh Indonesia. Setiap dapur diperkirakan mempekerjakan sekitar 50 orang, atau setara dengan 1,5 juta tenaga kerja.
Tak hanya itu, rantai pasok program ini juga melibatkan banyak pelaku usaha dan petani.
“Tiap dapur menciptakan 5–10 vendor, dan tiap vendor mempekerjakan sekitar 5 petani. Itu berarti tambahan sekitar 1,5 juta lapangan kerja lagi,” jelasnya.
Meski demikian, Prabowo mengakui implementasi program di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagai langkah evaluasi, pemerintah telah menutup lebih dari 1.000 dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.
“Ada seribu lebih dapur yang sudah kita tutup,” ungkapnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pembiayaan program MBG tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi anggaran dan pengurangan kebocoran keuangan negara.
“Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kita kurangi kebocoran,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok bawah.
“Rakyat kita sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan dari ekonomi kita,” pungkasnya. (*)
Editor : Jamil Qasim