12 Koperasi Merah Putih di Bintan Lolos Kriteria Pembangunan Gerai, DKUPP: Jumlah Terus Bertambah
Slamet Nofasusanto• Sabtu, 10 Januari 2026 | 15:00 WIB
KEPALA DKUPP Bintan, Asy Syukri. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
Batampos– Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan mencatat sebanyak 12 Koperasi Merah Putih (KMP) telah memenuhi kriteria untuk pembangunan gerai usaha. Jumlah tersebut dipastikan masih akan bertambah seiring proses verifikasi yang terus berjalan.
Kepala DKUPP Bintan, Asy Syukri, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penilaian terhadap sejumlah KMP lainnya yang mengajukan pembangunan gerai.
“Baru 12 Koperasi Merah Putih yang memenuhi kriteria, dan ke depan akan bertambah karena masih dalam proses,” ujar Syukri, Jumat (9/1/2026).
Syukri mengungkapkan, dari jumlah tersebut, lima KMP di Bintan telah lebih dulu memiliki bangunan gerai. Kelima koperasi tersebut yakni KMP Desa Kuala Sempang, KMP Desa Busung, KMP Desa Malang Rapat, KMP Desa Pengudang, dan KMP Kelurahan Kijang Kota.
Sementara itu, sejumlah KMP lainnya belum memiliki gerai fisik, namun telah menjalankan aktivitas usaha. Beberapa di antaranya bergerak di bidang pemesanan barang kebutuhan, jasa distribusi, hingga usaha simpan pinjam.
“Meskipun belum memiliki bangunan gerai, mereka sudah menjalankan usaha dan berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat,” jelas Syukri.
Ia menegaskan, pembangunan gerai Koperasi Merah Putih harus memenuhi sejumlah persyaratan penting. Di antaranya lokasi yang strategis, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku.
“Kalau lokasinya tidak strategis, barang tidak akan laku. Pembangunan gedung justru bisa mubazir,” tambahnya.
Adapun kendala yang masih dihadapi dalam pembangunan gerai KMP di Bintan antara lain keterbatasan lahan strategis, administrasi koperasi yang belum lengkap, tingginya biaya penimbunan lahan, hingga kondisi geografis berupa lahan perbukitan.
Meski demikian, DKUPP Bintan berharap pembangunan gerai Koperasi Merah Putih lainnya dapat segera dipercepat agar aktivitas koperasi berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. (*)
