batampos - Polemik mengenai penyesuaian tarif dan reformasi pola operasi pelabuhan di Batam dinilai tidak seharusnya dipandang semata sebagai persoalan kenaikan biaya dalam jangka pendek. Kebijakan tersebut disebut merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kedaulatan logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di jalur pelayaran internasional.
Ketua Woman in Logistics G Transport (Wilat) Kepulauan Riau, Dr. Lindasari Novianti, mengatakan transformasi pelabuhan harus ditempatkan dalam perspektif pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, Batam memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di kawasan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia.
Linda menjelaskan lebih dari 102.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahun. Jalur tersebut mengakomodasi sekitar 22 persen perdagangan maritim dunia dan hampir 29 persen perdagangan minyak global. Namun, manfaat ekonomi dari aktivitas logistik dan jasa maritim di kawasan tersebut hingga kini masih lebih banyak dinikmati oleh pusat-pusat logistik di luar Indonesia.
"Indonesia masih belum mampu menangkap manfaat ekonomi secara optimal dari posisi geopolitiknya, meskipun menguasai sebagian besar wilayah perairan strategis di Selat Malaka," ujar Linda, Kamis (9/7).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya terkait persaingan bisnis, tetapi juga menyangkut kemampuan Indonesia dalam memperoleh economic rent capture, yakni kemampuan memaksimalkan nilai ekonomi dari keunggulan geografis yang dimiliki.
Perkuat Ketahanan Rantai Pasok Nasional
Linda menilai ketergantungan terhadap ekosistem logistik negara lain dapat menjadi ancaman bagi ketahanan rantai pasok nasional. Berbagai krisis global dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik, hingga gangguan jalur pelayaran internasional, menjadi pelajaran penting bagi setiap negara untuk membangun sistem logistik yang mandiri.
Baca Juga: Era Porsche Macan Bensin Berakhir, Produksi Resmi Dihentikan Mulai Akhir Juli 2026
"Berbagai gangguan global dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa negara yang tidak memiliki kapasitas logistik domestik yang kuat akan kehilangan fleksibilitas ekonomi dan daya tawar strategis," katanya.
Karena itu, ia memandang reformasi pelabuhan yang dilakukan di Batam, termasuk penyesuaian struktur tarif dan pola operasional, merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas logistik nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan daya saing perusahaan logistik nasional sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika global.
Belajar dari Negara Tetangga
Linda menambahkan sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Korea Selatan berhasil membangun sektor pelabuhan yang kompetitif melalui keberpihakan pemerintah terhadap penguatan kapasitas domestik.
Langkah tersebut dilakukan melalui investasi infrastruktur, reformasi kelembagaan, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha nasional di sektor logistik dan maritim.
Ia menilai Batam tidak boleh terus berada pada posisi sebagai wilayah transit yang hanya memberikan keuntungan ekonomi lebih besar kepada ekosistem logistik negara lain.
Reformasi yang dilakukan BP Batam, lanjutnya, dapat menjadi momentum untuk mendorong economic upgrading, yakni meningkatkan porsi aktivitas bongkar muat, pergudangan, multimoda, freight forwarding, hingga layanan logistik bernilai tambah agar lebih banyak dikerjakan oleh perusahaan nasional dan pelaku usaha lokal.
"Penguatan pelabuhan Batam harus dipandang sebagai bagian dari agenda nasional untuk merebut kembali nilai ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok nasional, dan memastikan bahwa posisi strategis Indonesia di Selat Malaka menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia," tutup Linda. (*)
Editor : Putut Ariyo