batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kolaborasi dalam mendorong pemanfaatan teknologi keuangan (financial technology/fintech) guna memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan transformasi digital harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi, terutama bagi daerah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis.
"Pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan dapat memperluas akses pembiayaan, memperkuat pelaku UMKM, serta mengembangkan potensi ekonomi unggulan daerah," kata Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu.
Menurutnya, karakteristik Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau menjadikan digitalisasi layanan keuangan sebagai solusi strategis untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan perbatasan.
Ia menegaskan masyarakat maupun pelaku UMKM di pulau-pulau terluar tidak boleh tertinggal dalam memperoleh akses terhadap layanan keuangan, teknologi digital, maupun pasar.
"Pulau yang jauh tidak berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat maupun UMKM di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi maupun akses terhadap pasar dan pembiayaan," ujarnya.
Nyanyang menambahkan, transformasi digital tidak cukup hanya mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Digitalisasi harus mencakup pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, perluasan akses pembiayaan, pemasaran digital, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Karena itu, Pemprov Kepri bersama OJK terus mempercepat digitalisasi UMKM, memperluas pembiayaan sektor produktif, memperkuat sistem pembayaran digital, meningkatkan transaksi pemerintah daerah secara elektronik, serta memperluas literasi dan perlindungan konsumen.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menilai teknologi keuangan memiliki potensi besar dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan konvensional.
Menurut Adi, keberhasilan pengembangan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan regulator, pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
"Perkembangan ekonomi digital harus mampu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, serta keberlanjutan ekosistem," kata Adi.
Sebagai contoh, OJK telah mengembangkan pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) melalui digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah di Jawa Timur menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP).
Sistem tersebut memungkinkan pelaku usaha melakukan pencatatan aktivitas bisnis secara lebih terstruktur sehingga menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam proses pemeringkatan kredit.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, perusahaan penjamin, offtaker, perusahaan asuransi, hingga penyelenggara ITSK seperti Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
Adi menilai model serupa berpeluang diterapkan di Kepulauan Riau dengan menyesuaikan karakteristik wilayah, potensi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Kolaborasi antara Pemprov Kepri dan OJK diharapkan mampu mempercepat inklusi keuangan digital, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, dan memperkuat daya saing ekonomi Kepulauan Riau di era transformasi digital. (*)
Editor : Putut Ariyo