batampos - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hingga kini belum mencapai kesepakatan terkait pengakuan hasil pemilu Myanmar yang memenangkan mantan pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing, sebagai presiden baru negara tersebut.
“Asosiasi saat ini belum memiliki konsensus apa pun mengenai pengakuan hasil pemilu di Myanmar,” ujar Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina Dominic Xavier Imperial, Rabu (6/5), seperti dikutip Philippine News Agency.
Tahun ini, Filipina memegang posisi ketua ASEAN.
Min Aung Hlaing sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar pada Maret 2026 untuk maju dalam pemilihan presiden.
Pemilu yang berlangsung dalam tiga tahap sejak Desember 2025 hingga Januari 2026 itu dimenangkan partai-partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.
Min Aung Hlaing kemudian dilantik sebagai Presiden Myanmar pada April lalu setelah memperoleh 429 suara dari total 500 suara parlemen.
Menanggapi perkembangan tersebut, Imperial menegaskan ASEAN tetap berpegang pada Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC), yakni kerangka kerja yang disepakati negara-negara anggota untuk menangani krisis politik di Myanmar.
Secara terpisah, Departemen Luar Negeri Filipina juga mendesak pemerintah Myanmar memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN untuk bertemu dengan mantan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi masih ditahan sejak kudeta militer pada 2021.
“Langkah itu akan sejalan dengan mandat utusan khusus ASEAN untuk berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Filipina.
Filipina juga menyambut laporan mengenai pemindahan Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah, pengurangan sebagian hukumannya, serta pemberian amnesti kepada lebih dari 1.500 tahanan politik oleh otoritas Myanmar. (*)
Editor : Putut Ariyotejo