Batampos - Italia berencana meningkatkan anggaran belanja pertahanan dan keamanan secara bertahap hingga mencapai 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) di 2028 mendatang.
"Tahun depan, kami akan mencapai 2,3 persen, dan setahun kemudian di 2028 menjadi 2,6 persen. Kami berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen tersebut secara bertahap," ujar Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto dalam wawancara dengan harian Corriere della Sera, Sabtu (11/7/2026).
Baca Juga: Permintaan Chip Memori AI Meningkat Pengaruhi Kenaikan Harga Ponsel Pintar hingga Laptop
Menurut Crosetto, belanja pertahanan Italia saat ini mencapai 2,01 persen dari PDB. Jika digabungkan dengan pengeluaran untuk sektor keamanan, angkanya mencapai 2,8 persen dari PDB.
Ia menambahkan bahwa Italia telah berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) hingga mencapai lima persen dari PDB pada 2035, dengan evaluasi sementara dijadwalkan pada 2030.
Crosetto juga mengatakan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah menyampaikan kepada negara-negara sekutu bahwa Italia memberikan kontribusi personel terbesar dalam berbagai misi NATO, melampaui Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan Fatto Quotidiano, Crosetto mengungkapkan bahwa rencana anggaran pemerintah untuk tiga tahun mencakup tambahan dana sebesar 19 miliar euro atau sekitar 21,7 miliar dolar AS bagi sektor pertahanan dan keamanan pada periode 2027–2028.
Baca Juga: DPC Partai Demokrat Gelar Aksi Bersih Lingkungan di Sagulung
Media Italia memperkirakan belanja pertahanan negara itu akan meningkat sekitar 6,5 miliar euro pada 2027, kemudian bertambah lagi sekitar 13 miliar euro pada 2028.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menyatakan bahwa peningkatan anggaran pertahanan NATO mendorong terjadinya militerisasi global dan perlombaan senjata.
Menurut Putin, langkah tersebut dilakukan dengan menggunakan klaim mengenai ancaman dari Rusia, yang menurutnya dimanfaatkan para elite Barat untuk membenarkan peningkatan belanja militer, membebani para pembayar pajak, sekaligus menutupi kegagalan kebijakan ekonomi mereka. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak