Batampos - Kementerian Hukum menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) Semester I Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja semester pertama sekaligus menyusun langkah percepatan pelaksanaan program dan penguatan sinergi guna mencapai target kinerja.
Rakordal dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Unit Pusat dan Kanwil Kementerian Hukum. Kanwil Kementerian Hukum Kepri turut berpartisipasi dengan kehadiran langsung Plh. Kepala Kantor Wilayah Hot Mulian Silitonga, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Oki Wahju Budijanto, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rosdiana Evelin Walewangko.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Komjen Pol Nico Afianta mengatakan Rakordal bertujuan mengevaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2026, mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan tugas.
Baca Juga: Pipa Bocor di Piayu, Pasokan Air Bersih ke Sejumlah Wilayah Batam Terganggu
"Kemudian menyusun rencana aksi percepatan kinerja Semester II, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan kinerja yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan," kata Nico.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan delapan kementerian/lembaga terkait peluncuran Etalase Produk Indikasi Geografis.
Selain itu, Menteri Hukum bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 kepada satuan kerja yang berhasil meraih predikat tersebut.
Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak lagi diukur dari sekadar pemenuhan administrasi atau capaian indeks, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas, meningkatkan akuntabilitas kinerja, mempercepat transformasi digital pemerintahan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi membuka Rakordal Semester I Tahun 2026. Dalam arahannya, Menteri memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas capaian kinerja yang telah mendukung program prioritas Presiden selama Semester I Tahun 2026.
Baca Juga: 278 Warga Batam Bekerja ke Luar Negeri pada Semester I 2026
"Pentingnya menjaga integritas, semangat kerja, serta terus memperkuat sinergi antara unit pusat dan kantor wilayah agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin optimal," kata Supratman.
Menteri Hukum turut memperkenalkan program PASTI ADA SOLUSI sebagai wadah dialog langsung antara Kementerian Hukum dengan masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu memastikan setiap persoalan layanan hukum dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Menteri Hukum mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum telah berhasil meresmikan 83.980 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia, sehingga seluruh desa dan kelurahan kini telah memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum.
"Keberadaan Posbankum menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin, rentan, dan kurang mampu," pungkasnya. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak