Batampos - Warga Kota Tanjungpinang mengalami krisis air bersih, usai dilanda musim kemarau berkepanjangan. Warga pun terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seorang warga Jalan Batu Naga Tanjungpinang, Fitri menyebutkan sumurnya kering sejak awal Maret lalu. Ia terpaksa membeli air tangki senilai Rp70 ribu, untuk kebutuhan rumah tangga selama beberapa hari kedepan.
"Walaupun sudah hujan kemarin, sumur belum juga terisi. Jadi sampai sekarang kita masih beli air tangki untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia juga mengaku tidak mengetahui, adanya penyaluran air bersih secara gratis dari Pemerintah setempat. "Saya tidak tahu juga mau hubungi siapa, nomor BPBD saja tidak punya," sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, telah meminta kepada OPD terkait untuk menyalurkan batuan air kepada para warga terdampak kemarau di Tanjungpinang dan Bintan.
Selain itu, ia juga meminta kepada masyarakat untuk terus melakukan salat Istisqa untuk meminta hujan. "Karena ini diluar jangkauan kita," tambahnya.
Menanggapi krisis air di Pulau Bintan, Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIK) Kepri, Kherjuli menegaskan, Pemprov Kepri harus mampu membuat langkah-langkah strategis dan melaksanakan manajemen risiko.
Sebab, menurutnya masyarakat memiliki Hak atas air dan pemerintah wajib menunaikan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Pemprov, menurutnya dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang berfungsi mengindentifikasi risiko, tata kelola risiko dan penyelesaian risiko secara efektif, profesional dan berkeadilan.
"Satgas Air Bersih bekerja dengan pembatasan unit SPAM selain unit air baku, yaitu unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan," ungkapnya.
Langkah tersebut perlu dilakukan, sebab saat ini cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kepri baru mencapai 33 persen dari jumlah penduduk atau baru melayani sekitar 21.000 pelanggan, yang tersebar di kota Tanjungpinang, Kijang dan Tanjung Uban.
"Jadi masih terdapat sebesar 67 perssn penduduk di Pulau Bintan ini yang belum terlayani air minum milik Pemerintah Kepri," pungkasnya. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak