batampos — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada APBN 2026.
Pernyataan itu disampaikan menyusul kebijakan Kementerian Keuangan yang memangkas pagu anggaran program MBG sebesar Rp67 triliun, dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menurut Nanik, langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara yang diarahkan langsung pemerintah.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (26/5).
Instruksi Presiden Prabowo
Pemerintah menyebut keputusan efisiensi tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan dana program MBG lebih efektif dan tepat sasaran.
Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun. Dana tersebut telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat serta mendukung operasional 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara per 24 Mei 2026, jumlah penerima manfaat meningkat menjadi sekitar 62,4 juta orang melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Fokus pada Efektivitas Program
Nanik menegaskan sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN tetap berjalan baik demi menjaga keberlanjutan salah satu program prioritas nasional tersebut.
“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam APBN 2026, anggaran sebesar Rp268 triliun akan difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui jaringan SPPG di seluruh Indonesia.
Menurutnya, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar lebih tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutup Nanik. (*)
Editor : Jamil Qasim