batampos – Dukungan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut terus bertambah. Hingga Selasa (10/11), hampir 50 anggota DPR dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul hak tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa dukungan tersebut berasal dari sejumlah fraksi di parlemen. Artinya, pengajuan HMP tidak hanya didukung satu kelompok politik tertentu.
Mardani bahkan memperlihatkan dokumen bertajuk Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Dalam dokumen tersebut, namanya tercantum pada urutan pertama sebagai salah satu pengusul.
"Hampir 50, banyak fraksi," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, sejumlah anggota DPR dari lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengusulan tersebut.
Dia juga memastikan surat pengusulan HMP telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinannya," jelasnya.
DPR Tunggu Pernyataan Resmi soal Gibran
Di tengah berkembangnya wacana politik tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Puan, DPR masih menunggu kejelasan dan pernyataan resmi terkait informasi tersebut.
"Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Saat ditanya mengenai kemungkinan konsekuensi ketatanegaraan, termasuk peluang digelarnya sidang istimewa MPR, Puan meminta semua pihak tidak terburu-buru membahas berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.
"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ujarnya.
Puan juga menanggapi dinamika politik yang belakangan memunculkan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran.
Dia memastikan DPR RI akan menjalankan mekanisme sesuai ketentuan konstitusi. Sebelum menentukan langkah selanjutnya, DPR akan terlebih dahulu menampung berbagai aspirasi yang berkembang melalui fraksi-fraksi di parlemen.
Menurut Puan, pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi DPR untuk mendengarkan masukan yang telah dihimpun selama masa reses. Aspirasi tersebut disampaikan melalui fraksi, badan-badan di DPR, maupun anggota masing-masing fraksi.
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," pungkasnya.(*)
Editor : Cipi Ckandina