batampos — Rencana ekspansi ritel modern di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dinilai sebagai momentum penguatan ekosistem ekonomi daerah, bukan ancaman bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah Kota Tanjungpinang memastikan kehadiran jaringan ritel seperti Indomaret dan Alfamart akan diarahkan untuk menciptakan sinergi dengan pelaku usaha lokal.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Tanjungpinang, Riany, menyebutkan bahwa ritel modern justru diharapkan menjadi kanal distribusi baru bagi produk unggulan daerah.
“Setiap investasi ritel modern harus berjalan selaras dengan penguatan ekonomi lokal, bukan menjadi kompetitor yang melemahkan UMKM,” ujarnya.
Berdasarkan rencana, sedikitnya 25 gerai akan dibangun di Tanjungpinang, termasuk jaringan Indomaret dan Alfamart. Pada tahap awal, tiga gerai ditargetkan mulai beroperasi pada Juni mendatang.
Riany menambahkan, kehadiran ritel modern dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Industri Kecil dan Menengah (IKM), sekaligus mendorong peningkatan kualitas, standar produksi, dan daya saing.
Sejumlah produk IKM Tanjungpinang, lanjutnya, bahkan telah lebih dulu menembus jaringan ritel modern di Batam dan Bintan, menunjukkan potensi ekspansi yang terus berkembang.
“Produk lokal memiliki peluang untuk meningkatkan omzet dan memperluas lapangan kerja,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, pemerintah daerah menetapkan syarat tegas agar pelaku usaha ritel modern memprioritaskan tenaga kerja lokal, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
“Bukan hanya formalitas KTP, tetapi benar-benar melibatkan tenaga kerja lokal. Pemerintah juga ikut melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen,” ujarnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Lis, bertujuan menekan angka pengangguran sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari investasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Kami tidak menghambat investasi, tetapi harus ada nilai tambah bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Putut Ariyotejo