Batampos - Amerika Serikat (AS) memasukkan daftar hitam berbagai perusahaan besar Tiongkok di negara itu. Sebut saja Alibaba, BYD, Baidu, dan lainnya. Perusahaan itu dianggap membantu militer Tiongkok.
Tiongkok pun mengecam kebijakan AS tersebut. "Tiongkok dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan merumuskan berbagai jenis daftar diskriminatif untuk menargetkan bisnis Tiongkok," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (9/6/2026).
Ada pun daftar "perusahaan militer Tiongkok" yang ditetapkan Pentagon dan diperbarui setiap tahun, kini mencakup 188 perusahaan, bertambah dari 134 perusahaan pada 2025.
Baca Juga: Instagram Rombak Tampilan Profil, Pengguna Bisa Atur Posisi Postingan Sesuka Hati
Departemen Pertahanan AS akan dilarang mulai akhir bulan ini untuk melakukan kontrak langsung dengan perusahaan-perusahaan dalam daftar tersebut, dan untuk membeli produk atau layanan mereka melalui pihak ketiga mulai tahun 2027. Daftar tersebut sudah dibuat sejak 2021.
Pentagon mendefinisikan "perusahaan militer China" sebagai entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer China, atau yang berkontribusi pada "penggabungan militer-sipil" China yaitu strategi Beijing untuk menggabungkan penelitian dan inovasi sipil dan pertahanan.
"Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya, dan menghentikan penindasan yang tidak beralasan terhadap bisnis China. Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah dan sesuai hukum," tambah Lin Jian.
Namun, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan penghapusan. Perusahaan kadang dapat dihapus dalam daftar, bukan karena AS menentukan bahwa mereka tidak terkait dengan militer China, tetapi karena mereka tidak lagi beroperasi di AS atau karena nama entitas telah berubah.
Baca Juga: Korban Kecewa Sidang Perdana Dugaan Penganiayaan Fara Diba Balqis, Soroti Status Tahanan Rumah
Dalam daftar terbarunya, Pentagon memasukkan perusahaan teknologi finansial Alibaba, pabrikan kendaraan listrik BYD, dan penyedia pencarian internet Baidu karena mendukung pengembangan militer China melalui afiliasi mereka dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset milik negara dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi.
Dalam daftar itu juga ada RoboSense Technology, satu perusahaan kecerdasan buatan (AI) dan robotika yang berkantor pusat di Shenzhen, pembuat robot Humanoid Unitree Robotics yang berbasis di Hangzhou, perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, hingga pembuat cip memori top China, CXMT dan YMTC.
Perusahaan teknologi Tencent sebagai pemilik aplikasi bertukar pesan WeChat dan produsen "drone" DJI sudah masuk ke "daftar perusahaan militer" pada tahun sebelumnya.
Perluasan daftar hitam tersebut terjadi kurang dari sebulan setelah pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing selama dua hari untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang tegang selama berbulan-bulan akibat perang dagang dan persaingan teknologi selama bertahun-tahun. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak