batampos – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendadak mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (4/11). Kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Nusron tiba di kantor lembaga antirasuah sekitar pukul 09.22 WIB. Kedatangannya terbilang mendadak karena sebelumnya belum ada jadwal pemanggilan ulang terhadap dirinya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyatakan penyidik belum menjadwalkan kembali pemeriksaan Nusron. Pernyataan itu disampaikan setelah Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan KPK, yakni pada Rabu (7/10) dan Kamis (15/10).
“Belum ada,” kata Budi saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (4/11) pagi.
Pernyataan tersebut disampaikan sebelum Nusron tiba di Gedung KPK. Saat datang, Nusron terlihat mengenakan jaket abu-abu dan peci hitam.
Budi kemudian membenarkan bahwa kedatangan Nusron tidak masuk dalam jadwal pemeriksaan penyidik. Meski demikian, penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap menteri tersebut.
“Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” tegas Budi.
KPK Tetapkan Delapan Tersangka
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Salah satunya Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Selain Erwin, tersangka lainnya yakni Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Muhammad Fakhry, Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti uang senilai Rp106,3 miliar.
KPK menduga terdapat praktik suap terkait pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Adrianto Pitojo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB Summarecon.
Uang tersebut diduga diterima Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Perkara ini berkaitan dengan sengketa tanah antara pihak ahli waris dan Summarecon Bogor.
Pemeriksaan Nusron di KPK menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut. (*)
Editor : Cipi Ckandina